Solok – Guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Solok melakukan temu ramah dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok, Alfianto, Selasa (15/04), bertempat di ruangan Kepala Dinas Kominfo Kota Solok.

Disamping mempererat tali silaturrahmi, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi strategis terkait pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral di Kota Solok.

Dalam diskusi tersebut, Alfianto menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkembangan mekanisme penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

“Salah satu perubahan signifikan adalah pelaksanaan penilaian yang kini dilakukan per kegiatan, bukan lagi per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, siklus penilaian EPSS juga mengalami penyesuaian, dari yang semula setiap tahun menjadi dua tahun sekali.

Pembahasan turut menyentuh isu krusial terkait permintaan data mentah oleh Pemerintah Daerah, khususnya data by name by address (BNBA). Permintaan ini bertujuan untuk mendukung perencanaan program yang berbasis data mikro.

Namun demikian, BPS menegaskan bahwa sesuai regulasi, lembaganya tidak diperkenankan untuk mendistribusikan data tunggal. BPS hanya dapat berperan dalam membantu pengolahan data, sementara hak kepemilikan tetap berada pada kementerian yang berwenang.

Sebagai alternatif, BPS menyarankan Pemerintah Daerah untuk mengajukan permintaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK,) yang memiliki basis data kombinasi seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data pendukung lainnya. Data ini dinilai lebih representatif dan legal untuk dimanfaatkan, dengan catatan permohonan dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Permintaan data mentah ini sebelumnya dimaksudkan sebagai opsi pengganti pelaksanaan sensus, yang dinilai lebih efisien dari segi biaya. Mengingat pelaksanaan sensus membutuhkan alokasi anggaran besar untuk pelatihan, honorarium, dan logistik, pemerintah kota dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Salah satu opsi terakhir yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan ground check terhadap data registrasi kependudukan yang telah ada.

Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Heppy Dharmawan, menyambut baik dan mendukung upaya ini. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Solok dan BPS dalam mendukung penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan dengan efektif, berbasis pada data yang valid dan terpercaya,” ujar Heppy.