Kota Solok — Perkuat sinergitas antara Wali Data, Koordinator, dan Pembina Data, Forum SDI Kota Solok gelar rapat pada Jumat (4/9/2026), di Ruang Rapat Bapperida Kota Solok.

Kegiatan ini membahas evaluasi Satu Data Indonesia dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kepala Dinas Kominfo, Nurzal Gustim, S.STP, M.Si menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan tata kelola data di Kota Solok. Menurutnya, koordinasi antara Wali Data, Koordinator, dan Pembina Data perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat berjalan secara terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Evaluasi penyelenggaraan SDI menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu ditindaklanjuti. Berbagai kelemahan tersebut akan menjadi bahan perbaikan ke depan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SDI sekaligus mendorong peningkatan indeks SDI Kota Solok.

Selanjutnya, perwakilan BPS Kota Solok selaku Pembina Data memberikan pemaparan mengenai DTSEN dan pemanfaatannya dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penjelasan mencakup pembagian masyarakat berdasarkan desil yang dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah.

DTSEN memiliki informasi sosial ekonomi yang terperinci, termasuk data by name by address (BNBA). Karena memuat data yang bersifat sensitif, pemanfaatannya memerlukan pengendalian yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi salah satu landasan yang perlu diperhatikan untuk memastikan DTSEN digunakan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

Dalam pengelolaan DTSEN di lingkungan pemerintah daerah, Bapperida berperan sebagai Koordinator Data dengan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Verifikasi dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan kewenangan OPD terhadap data yang dimohonkan sebelum proses penyediaan data dilakukan.

Kominfo selaku Wali Data selanjutnya memproses penyediaan data setelah permohonan dinyatakan sesuai. Untuk mendukung pengelolaan tersebut, Kominfo telah menyediakan aplikasi berbasis website dengan mekanisme offline-based. Data tidak diberikan melalui akses terbuka di internet, tetapi dikelola dan diunggah oleh Kominfo sesuai dengan permohonan yang telah disetujui.

Setiap OPD yang menerima data diwajibkan menandatangani berita acara serah terima sebagai bagian dari pencatatan dan pengendalian pemanfaatan data. Mekanisme tersebut memastikan penggunaan DTSEN dapat dipertanggungjawabkan dan pihak yang menerima data dapat diketahui dengan jelas.

Dengan koordinasi tersebut, Bapperida melalui Sekretaris, Olstrin Priyufa, S.Sos., M.Si menyambut baik upaya penguatan tata kelola DTSEN dan menegaskan pentingnya kerja sama dengan Kominfo serta BPS. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas data daerah, menjaga keamanan data pribadi, serta mendukung terwujudnya kebijakan pemerintah yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.